Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Baru, Ini Bocorannya

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN), sebuah lembaga anyar yang dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. Informasi mengenai pembentukan lembaga ini mulai terungkap, termasuk struktur organisasinya yang cukup mencolok karena melibatkan Panglima TNI dan Kapolri sebagai bagian dari Dewan Pengawas.

Bocoran ini tertuang dalam dokumen internal bertajuk Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat yang diterima www.wmhg.org. Dalam dokumen tersebut, Presiden Prabowo memandang bahwa pembentukan BOPN merupakan langkah strategis untuk memisahkan fungsi pemungutan pajak dari fungsi perumusan kebijakan fiskal, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara.

BOPN juga akan didukung sistem digital canggih guna meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah praktik penghindaran pajak, dan menyusun skema insentif fiskal yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

Namun, langkah ini tidak lepas dari penolakan. Dokumen itu menyebut Menteri Keuangan menunjukkan sikap keberatan terhadap pembentukan BOPN. Alasan yang dikemukakan antara lain berkaitan dengan efisiensi administratif dan kekhawatiran bahwa lembaga baru ini justru tidak mempercepat reformasi penerimaan negara.

Menkeu terkesan lebih berkuasa dari Presiden, terbukti program Presiden untuk memenuhi janji politiknya bisa ditolak hanya oleh pikirannya Menkeu saja, kata Edi Slamet Irianto, Mantan Dewan Pakar TKN Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara, seperti dikutip dari dokumen tersebut.

Edi juga menyebut bahwa Menkeu terkesan tidak sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini terlihat dari penolakan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan keberatan mendirikan Badan Penerimaan Negara.