Perajin Tempe dan Tahu Tagih Janji Subsidi Kedelai

Jakarta – Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) kembali mendesak pemerintah segera merealisasikan program subsidi kedelai bagi pengrajin tempe dan tahu. Desakan itu muncul di tengah lonjakan biaya produksi yang dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha para pengrajin .

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Wibowo Nurcahyo mengatakan kondisi saat ini sudah semakin memberatkan pelaku usaha tempe dan tahu. Karena itu, pihaknya menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan program subsidi yang sebelumnya telah dibahas lintas kementerian.

BACA JUGA:Pemerintah Subsidi Kedelai Rp 2.000 per Kg, Harga Tempe Diharap Stabil

BACA JUGA:Mentan Ancam Cabut Izin Importir Kedelai Nakal

BACA JUGA:Beban Impor Naik, Pemerintah Subsidi Kedelai Rp 2.000 per Kg

“Kondisi ini memberatkan perajin tempe tahu. Kami menagih janji pemerintah,” kata Wibowo kepada Kamis (17/6/2026).

Menurut dia, pembahasan mengenai subsidi kedelai sebenarnya telah dilakukan dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Namun hingga kini program tersebut belum juga berjalan.

“Hal ini sudah dirapatkan lintas kementerian. Tinggal pelaksanaan, tapi ada yang menghambat ini terealisasikan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Gakoptindo telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk meminta percepatan realisasi program sekaligus menyerahkan data calon penerima subsidi yang telah diverifikasi.

Dalam surat tersebut, Gakoptindo menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan dan keberlangsungan usaha mikro serta kecil. Gakoptindo itu juga menegaskan bahwa data yang disampaikan telah dihimpun melalui jaringan koperasi primer dan pusat koperasi produsen tempe tahu di berbagai daerah.

Data yang diserahkan mencakup jumlah perajin, kapasitas produksi, hingga kebutuhan kedelai yang digunakan dalam proses produksi. Gakoptindo juga memastikan seluruh data telah disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena pelaksanaan program nantinya berada di bawah pengawasan pemerintah dan instansi terkait.