Pengusaha Tekstil Minta Gubernur Tak Tetapkan Upah Minimum Sektoral

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto, mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garment, tekstil, dan industri pendukungnya. 

Ia mengungkapkan, pihaknya juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih berhati-hati bagi sektor padat karya yang saat ini menghadapi pelemahan. 

BACA JUGA:UMP 2026 Diprotes Buruh, DPR Ingatkan Hal ini ke Pemerintah

BACA JUGA:Infografis Formula Penghitungan UMP 2026

BACA JUGA:Penetapan UMP 2026 Tak Sesuai Ekspektasi Pengusaha

Diketahui, Pemerintah mengeluarkan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.

 “Kebijakan upah sektoral berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional dan semakin menekan daya saing industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat, baik dari sisi biaya berusaha, tekanan impor, maupun dinamika perdagangan global,” kata Anne, di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan melalui penambahan beban struktural yang berisiko mempersempit ruang usaha dan lapangan kerja formal.

Sejalan dengan kebijakan pengupahan nasional, dunia usaha mendorong agar daerah-daerah yang menjadi basis industri garment dan tekstil menerapkan nilai alpha (α) pada batas minimal, sehingga industri memiliki ruang untuk memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional, ujarnya.