Pengamat Sebut Bencana Sumatera Jadi Alarm Pentingnya Cadangan Beras Daerah

Jakarta – Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November menegaskan kembali pentingnya penguatan cadangan beras pemerintah daerah. 

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori menilai di tengah tingginya jumlah korban jiwa, korban hilang, serta masih terisolasinya sejumlah wilayah akibat rusaknya infrastruktur, persoalan pangan muncul sebagai ancaman serius yang perlu segera diantisipasi melalui kebijakan cadangan beras di tingkat lokal.

“Distribusi pangan yang terlambat karena medan sulit dapat memicu kerawanan pangan, lonjakan harga pangan pokok, dan gejolak sosial. Gejolak sosial antara lain berupa penjarahan minimarket dan gudang BULOG,” ujar Khudori dalam pernyataannya, dikutip Minggu (7/12/2025)

Khudori menambahkan, kondisi ini memperlihatkan tanpa cadangan pangan yang siap digerakkan di daerah, risiko krisis pangan saat bencana akan semakin besar, terutama ketika jalur darat terputus dan mobilisasi bantuan terhambat.

Menurut Khudori gangguan distribusi pangan akibat bencana juga berpotensi memicu gejolak lain, seperti lonjakan harga pangan dan instabilitas sosial.

“Meski terdampak bencana, layanan publik BULOG tetap berjalan. BULOG tetap menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) pusat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Bantuan pangan beras juga tetap disalurkan,” tuturnya.

Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki Cadangan Pangan Sendiri

Khudori menambahkan, situasi ini memperkuat urgensi untuk mendorong pemerintah daerah memiliki cadangan pangan sendiri, khususnya cadangan beras.

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 secara tegas mengatur keberadaan tiga jenis cadangan pangan, yakni cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta cadangan pangan masyarakat.

Fungsi utama cadangan tersebut adalah untuk menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga, dan kondisi darurat, termasuk bencana alam.