Pemerintah Siapkan Perpres Whoosh, Atur Kewajiban Keuangan dan Pengalihan Saham

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Aturan ini mencakup penyelesaian kewajiban keuangan proyek hingga pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan, Perpres tersebut nantinya mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan proyek Whoosh.

BACA JUGA:Realisasi Program MBG Tembus Rp 153,19 Triliun, Sasar 57 Juta Orang

BACA JUGA:Antisipasi Downgrade Kelas Menengah, Pemerintah Siapkan Insentif

BACA JUGA:Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, Suahasil Nazara Minta Target APBN 2026 Dituntaskan

“Layanan Whoosh harus tetap berjalan dengan baik karena sudah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat maupun publik,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Evita menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan kewajiban keuangan proyek secara terukur dan hati-hati agar tidak mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan kereta cepat tersebut.

“Kewajiban keuangan dari proyek ini harus dikelola secara terukur tanpa mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan,” kata Evita.

Kementerian Keuangan menyusun rancangan Perpres tersebut bersama Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pemerintah berharap regulasi ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi pengalihan saham PSBI serta pengelolaan Whoosh secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.