Pemerintah Kunci 87% Lahan Sawah Tak Boleh Alih Fungsi

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah sudah berhasil mengunci 87% lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan tersebut dilarang untuk dialihfungsikan menjadi peruntukan lain selain produksi pangan.

Zulkifli mengatakan, 87% sawah jadi lahan sawah abadi itu menjadi mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahum 2026. Lahan sawah abadi itu telah dicapai pada 2026, setelah ada komitmen pemerintah daerah.

BACA JUGA:Zulkifli Hasan Ungkap Alasan Tak Bergantung Impor Pangan

BACA JUGA:Zulkifli Hasan Luncurkan Buku Pangan Indonesia, Ditulis Sendiri Bareng Dirgayuza

BACA JUGA:Zulkifli Hasan Minta Kasus 500 Santri Diduga Keracunan MBG Diusut

Pak Menteri ATR kita, sudah menyelesaikan Perpres 4 tahun 2026 dan (Perpres) 12 tahun 2025 bahwa lahan sawah LP2B harus sudah selesai 87% di seluruh Indonesia, secara nasional, ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerangkan angka itu jauh lebih cepat dari target awal. Mulanha, target 87% jadi lahan sawah abadi itu dicapai secara bertahap hingga 2029. Mengacu rencana, ada 78% LP2B pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Tahun Januari tahun 2026, ini kita berangkat dari awal, awalnya kita hanya 68% LP2B berdasarkan RTRW provinsi. Next. Kemudian kalau mengacu pada RTRW kabupaten, Januari tahun 2026, audit kita hanya 41,72%, kata Nusron.

Dia menjelaskan, pemerintah kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), kepala daerah sepakat untuk menyediakan lahan dengan agregat 87% sebagai sawah abadi.

Alhamdulillah secara nasional semua pimpinan kabupaten/kota sudah komitmen dan tanda tangan SK, sementara sebanyak secara nasional agregat 87,52%. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026, jelas dia.