Pembiayaan Hijau Digenjot Melalui Perbaikan Tata Kelola BPDLH

Jakarta – Pemerintah memperkuat tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Rapat Perdana Komite Pengarah BPDLH pada 22 Juli 2026. Langkah tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 yang mengalihkan kepemimpinan Komite Pengarah BPDLH kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan guna memperkuat arah kebijakan pengelolaan dana lingkungan hidup.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, perubahan regulasi tersebut menyesuaikan tugas dan fungsi kementerian dalam Kabinet Merah Putih sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pembiayaan pembangunan hijau yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:Pengelola Dana Lingkungan Hidup Bakal Dirombak, Komite Pengarah di Bawah Kemenko Pangan

BACA JUGA:Dana Lingkungan Rp 22 Triliun Tak Bisa Dipakai, Zulkifli Ungkap Aturannya Sulit

“BPDLH diberi mandat sebagai penyalur dana lingkungan hidup. Kami menyalurkan pendanaan dari hulu ke hilir untuk individu maupun kelompok agar manfaatnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Joko di Jakarta, Sabtu (25/7/2026),

Sejak berdiri pada 2019, BPDLH telah menjalankan 21 proyek dengan 8 proyek telah selesai. Lembaga tersebut mengelola lima program tematik yang meliputi Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana untuk mempercepat investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah menyalurkan dana lingkungan hidup untuk mendukung sektor strategis, seperti kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, serta sektor prioritas lainnya. Pendanaan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Joko menegaskan dukungan pembiayaan pada sektor AFOLU diharapkan mampu menciptakan dampak yang lebih luas melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Dukungan yang disalurkan diharapkan mampu menciptakan dampak, memperkuat aksi kolektif, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” katanya.