Pembatasan Bidang Outsourcing RUU Ketenagakerjaan Bisa Ganggu Bisnis Tekstil

Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menanggapi rencana pembatasan bidang pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga alih daya (outsourcing). Ia menilai kebijakan pembatasan outsourcing yang hanya mencakup empat bidang pekerjaan akan mengganggu keberlangsungan bisnis tekstil skala kecil.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, menjelaskan bahwa dalam ekosistem industri tekstil terdapat pola pekerjaan maklun yang sudah umum dilakukan. Sistem ini bekerja dengan cara mengalihkan sebagian proses pengerjaan dari pelaku bisnis utama ke pelaku usaha lainnya untuk menyelesaikan tahap tertentu.

BACA JUGA:RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Catatan Apindo

BACA JUGA:Insentif Super Tax Deduction Sepi Peminat, Apindo Buka-Bukaan Soal Hambatan

Jadi outsource di industri tekstil itu familiar dengan istilah maklun. Kalau outsource hanya dibatasi pada empat jenis pekerjaan, artinya praktik maklun bisa dilarang. Contoh gampangnya, kalau suatu pabrik tidak punya mesin pembuat lubang kancing, biasanya pengerjaannya dikerjakan secara outsource, ujar Jemmy di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ia memaparkan, jika pembatasan tersebut diterapkan, sebagian lini produksi tidak bisa lagi dialihkan ke bisnis lain yang berskala lebih kecil. Kondisi ini dinilai bakal merusak rantai pasok industri tekstil nasional.

Sekarang kalau ini tidak diperbolehkan, padahal mata rantai atau kebutuhan mesin dari hulu sampai hilir itu sangat banyak. Tidak mungkin satu industri memiliki seluruh fasilitas mesin dari A sampai Z, tuturnya.

Terlebih lagi, lanjut Jemmy, saat ini industri tekstil tanah air tengah dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan baku serta penurunan volume pesanan, baik dari pasar ekspor maupun domestik.