RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Catatan Apindo

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya kepastian dan keberlanjutan pekerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Keberlangsungan pekerjaan sektor formal dinilai perlu dipastikan secara berkelanjutan, tidak sebatas memberikan perlindungan kepada tenaga kerja semata.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mencatat bahwa dari total lapangan kerja di Indonesia, sekitar 59% di antaranya masih didominasi oleh sektor informal. Oleh karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak penciptaan lapangan kerja formal. Ia berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat regulasi yang dapat menjawab persoalan tersebut.

BACA JUGA:Pembatasan Bidang Outsourcing RUU Ketenagakerjaan Bisa Ganggu Bisnis Tekstil

BACA JUGA:Insentif Super Tax Deduction Sepi Peminat, Apindo Buka-Bukaan Soal Hambatan

BACA JUGA:Pengusaha Harap Suahasil Nazara Jaga Kepastian Kebijakan Fiskal

Ini tentu menjadi perhatian serius. Jika regulasi ini tidak dibuat berimbang dan hanya berfokus pada aspek perlindungan tenaga kerja saja, bagaimana dengan nasib keberlanjutan pekerjaan itu sendiri? Sebab, bukan hanya pekerja yang butuh dilindungi, tetapi ketersediaan lapangan kerjanya juga perlu dijaga, ungkap Shinta di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri ditargetkan dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebelum 8 Oktober 2026. Shinta berharap substansi aturan tersebut memuat keberpihakan terhadap kelangsungan dunia usaha di samping pemenuhan hak-hak pekerja.

Apindo juga mendorong perlunya perluasan kesempatan kerja baru untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kita ingin menghindari peningkatan PHK sekaligus mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Saya rasa hal ini harus menjadi faktor pertimbangan utama dalam melihat kondisi ketenagakerjaan nasional saat ini, tuturnya.