Pedagang Seblak Gugat UU Halal, Begini Cara dan Biaya Urus Sertifikasinya

Jakarta – Aturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman yang akan berlaku efektif pada 18 Oktober 2026 mendatang memicu langkah hukum dari pelaku usaha mikro. Seorang pedagang seblak bernama Wahyu Triana Sari resmi mengajukan uji materi (judicial review) terhadap payung hukum jaminan produk halal ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menyasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Permohonan uji materi didaftarkan oleh Ana, sapaan akrab Wahyu pada Rabu, 23 September 2026. Dalam perkara ini, ia didampingi tim kuasa hukum dari VST and Partners Law Office yaitu Viktor Santoso Tandiasa, Nur Rizky Khafifah, dan Isam Saifudin.

BACA JUGA:Wajib Halal Oktober 2026, BPJPH Perketat Aturan Industri

BACA JUGA:Aturan Baru BPJPH: Tak Pasang Label Halal Siap-Siap Kena Sanksi

BACA JUGA:Haikal Hasan Sebut BPJPH, LPPOM, dan MUI jadi Kunci Ketenangan Masyarakat untuk Produk Halal

Langkah hukum ini diambil merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana UU JPH. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan batas waktu mulai 18 Oktober 2026 bagi seluruh produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, hingga bahan penolong untuk mengantongi sertifikat halal resmi.

Melalui uji materi ke MK, pemohon berharap ada evaluasi dan kepastian hukum terkait penerapan kewajiban sertifikasi halal tersebut, khususnya bagi kesiapan para pedagang kecil dan UMKM.

Sebagai tindak lanjut regulasi ini, BPJPH juga menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 yang memberikan pedoman komprehensif terkait sanksi administratif, mekanisme pengajuan keberatan, hingga penanganan hasil pengawasan.