Pramono Siapkan Dana Cadangan DKI Rp 5,6 Triliun, untuk Apa?

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penyiapan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 5,6 triliun. Dana ini sebagai persiapan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono dalam penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

BACA JUGA:Modal Dasar Transjakarta Diusulkan Naik Jadi Rp 13,4 Triliun

BACA JUGA:Penjelasan Pramono soal Obligasi Daerah Jakarta Belum Dimulai

BACA JUGA:Respons Pramono soal Pencopotan 3 Direktur Food Station

Dana Cadangan Daerah direncanakan sebesar Rp 5,6 triliun dan dialokasikan secara bertahap, di antaranya dengan memperhatikan tenor dan seri yang diterbitkan,” kata Pramono.

Menurut dia, pengalokasian dana cadangan akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diperlukan agar Pemprov DKI tetap memiliki ruang untuk mempersiapkan kemampuan keuangan daerah sebagai kewajiban pembayaran pokok secara terencana.

Pengalokasian bertahap diharapkan dapat memberi ruang untuk mempersiapkan kemampuan keuangan daerah sebagai kewajiban pembayaran pokok secara terencana, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan mengantisipasi tekanan terhadap APBD,” jelas Pramono.

Ia menjelaskan pembentukan Dana Cadangan diperlukan karena Jakarta membutuhkan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan jangka panjang. Infrastruktur tersebut meliputi transportasi publik, pengendalian banjir dan tata air, perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya.

“Karena itu, selain mengoptimalkan kemampuan APBD, diperlukan pula akses pengelolaan pembiayaan kreatif yang dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, yang manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi,” ungkap Pramono.