Jakarta Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KPPIBC) Zulkifli Rasyid meminta pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium umum. Namun, dia sepakat HET tetap berlaku untuk beras cadangan Perum Bulog, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Zulkifli bilang, beras SPHP menjadi barang yang disubsidi pemerintah. Untuk itu sudah sepatutnya diatur pula harga jualnya agar lebih murah didapatkan oleh masyarakat. Namun, dia tak sepakat HET berlaku untuk beras umum, meski dalam level kualitas medium.
Sebab beras Bulog itu adalah benar-benar modal dari pemerintah, adalah subsidi pemerintah kalau sudah dilepas ke masyarakat. Belinya Rp 12.500, dijual Rp 11.000, subsidi pemerintah itu Rp 1.500 per kilo, itu saya setuju HET. Tapi saya tidak sependapat dengan beras lokal, beras luar yang di HET-kan, ungkap Zulkifli saat berbincang dengan www.wmhg.org, di PIBC, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).
Dia menjelaskan, biaya petani dalam menghasilkan beras kualitas medium sebetulnya beragam, hal ini yang turut menentukan harga jualnya. Sama seperti beras premium, kualitas medium pun punya tingkatannya sendiri.
Untuk bisa masuk ke Pasar Induk Beras Ciping (PIBC), misalnya, ada beberapa standar tertentu yang bisa diterima. Dengan demikian, harga beras pun berbeda dengan patokan HET atas beras SPHP milik Bulog.
Kalau beras luar di HET-kan saya rasa kurang tepat, kalau Bulog di HET-kan sangat tepat, karena itu pemerintah yang punya. Kalau kamu jual lebih daripada Rp 12.500, tantangannya adalah penjara, itu kami setuju, tegas dia.