Bea Cukai Konfirmasi Pejabatnya Diperiksa KPK Terkait OTT di Jakarta

Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengakui adanya pejabat di lingkungan mereka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026).

Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saat ini pemeriksaan tengah dilakukan oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut. “Benar, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” ujar Budi dalam keterangan resminya.

BACA JUGA:Ragam Hoaks Catut Nama Bea Cukai Beredar di Medsos, Simak Faktanya

BACA JUGA:KPK Tangkap 12 Pegawai Bea Cukai saat OTT Kasus Importasi Barang

BACA JUGA:Respons OTT Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Ini Momentum Perbaikan dan Shock Therapy

Budi menegaskan bahwa DJBC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini,” tambahnya.

Dua OTT Berbeda dalam Sehari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar dua operasi senyap di lokasi berbeda pada hari yang sama, yakni di Jakarta dan Banjarmasin. Fitroh menjelaskan bahwa kedua OTT tersebut merupakan kasus yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

Jadi hari ini ada dua OTT. Pertama di Banjarmasin dan kedua di Bea Cukai Jakarta. Ini beda kasus, tegas Fitroh. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Catatan Lima Kali OTT di Awal 2026 Operasi di lingkungan Bea Cukai Jakarta ini menambah panjang daftar aksi tangkap tangan KPK sepanjang awal tahun 2026. Berikut adalah catatan lima OTT yang telah dilakukan KPK:

• 9-10 Januari 2026: OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (Ditjen Pajak). Delapan orang diamankan.
• 19 Januari 2026: OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, terkait dugaan pemerasan modus proyek dan dana CSR.
• 19 Januari 2026: OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
• 4 Februari 2026: OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
• 4 Februari 2026: OTT di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta.