Pajak Tak Dibayar, 3 Apartemen di Kelapa Gading Disita

Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua melakukan tindakan tegas dengan menyita aset milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bergerak di bidang industri baja.

Aset yang disita meliputi 3 unit apartemen di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nilai perkiraan lebih dari Rp 1 miliar serta sejumlah rekening bank yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penyitaan berlangsung pada Rabu (10/6/2026).

BACA JUGA:Purbaya Andalkan Coretax untuk Dongkrak Pendapatan Negara 2027

BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Aturan Pajak Baru Tetap Lindungi dan Beri Kepastian Insentif UMKM

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua, Abdul Gani, menjelaskan pihaknya telah melakukan seluruh prosedur penagihan formal maupun pendekatan asertif sebelum akhirnya melakukan tindakan penyitaan. Langkah eksekusi ini diambil setelah upaya penagihan persuasif dan humanis yang dilakukan sebelumnya tidak kunjung membuahkan hasil.

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan setelah kami melakukan serangkaian tindakan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, hingga upaya komunikasi humanis melalui kegiatan konseling, imbauan, dan undangan kepada Penanggung Pajak sesuai arahan pimpinan, ujar Abdul Gani di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Penindakan ini sebagai upaya pengamanan penerimaan pajak Tahun 2026. Salah satu langkah strategisnya adalah melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi secara masif terkait upaya penegakan hukum di bidang penagihan pajak ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil LTO.

Tindakan penyitaan ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang sah secara konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.