OJK Perketat Keamanan Siber Sektor Keuangan, Kebocoran Data Jadi Risiko

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan keamanan siber dan perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Langkah tersebut dilakukan di tengah perluasan penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friederica Widyasari Dewi mengatakan inovasi teknologi keuangan memiliki manfaat besar, tetapi tetap membawa risiko apabila tidak disertai tata kelola dan mitigasi risiko. OJK karena itu memasukkan keamanan siber dan perlindungan konsumen dalam kerangka pengembangan ITSK.

BACA JUGA:Punya Kemampuan Mengelola Keuangan, Gen Z Bisa Jadi Mukidi

BACA JUGA:Temui BI hingga Danantara, DPR Dorong Kebijakan Ekonomi Terintegrasi

BACA JUGA:Kredit Bank Tumbuh, Pembiayaan Daring Melonjak 7 Kali Lipat

“Kemudian pilar kedua kita adalah meningkatkan keamanan cyber dan juga pelindungan konsumen. Jadi pelindungan konsumen ini adalah satu hal yang enggak bisa kita tawar bahwa semua inovasi pengembangan itu tidak boleh in expense of consumer protection,” kata Friederica dalam konferensi pers FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Friederica mengatakan OJK memiliki panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam menjalankan tata kelola serta memastikan keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan. Ketentuan tersebut berlaku pada sektor yang berada dalam pengawasan OJK, termasuk perbankan, pasar modal, inovasi aset keuangan digital, dan sektor kripto.

“Kita punya panduan agar seluruh PUJK ini mempunyai SOP, tata kelola dan memastikan keamanan dan keandalan dari inovasi maupun teknologi yang mereka gunakan,” ujar Friederica.

OJK juga menggunakan ketentuan Peraturan OJK (POJK) untuk mengatur pelaksanaan standar tersebut. Friederica mengatakan, OJK dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan sesuai peraturan.