OJK – Kementerian PKP Bentuk Satgas Percepatan 3 Juta Rumah

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) membentuk satuan tugas (satgas) untuk percepatan 3 juta rumah. Para punggawa tidak hanya dari dua instansi ini melainkan BP Tapera serta para pengembang melalui asosiasi akan turut tergabung di dalamnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, satgas ini akan bekerja untuk memastikan isu keuangan dalam perumahan agar tidak menjadi halangan. Khususnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR Rumah Subsidi.

BACA JUGA:Ini Hasil Reformasi Pasar Modal Indonesia

BACA JUGA:Pasar Surat Utang Indonesia Dinilai Masih Punya PR Besar

BACA JUGA:Emiten HRTA Raih Peringkat idA+ dari Pefindo

BACA JUGA:Transaksi Harian SBN Tembus Rp 60 Triliun, Pasar Surat Utang Kian Bergairah

Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan,” katanya di Gedung Radius Prawiro, OJK, Senin (13/4/2026). 

Apapun yang menyangkut relevansi dengan keuangan, ya kita bereskan di sini,” lanjutnya. 

Pria yang akrab disapa Ara ini juga mengungkapkan, akan ada sejumlah koordinator dari satgas yang ditempatkan di berbagai daerah. Tujuannya, agar berjalan efektif bahkan tidak perlu banyak rapat sehingga masyarakat bisa langsung merasakan langkah solutif dari masalah yang dihadapi di berbagai daerah.

“Jadi enggak usah dikit-dikit ketemu, ada tim yang memang menyelenggarakan suatu pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan. Tentu pada waktunya mesti dilaporkan sama Ketua OJK dan saya, kalau ada hal-hal yang strategis. Tapi tentu kan digodok teknisnya, aturannya apa, supaya bisa jalan dengan baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan serupa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi memastikan, dalam satgas ini pihaknya akan menyelesaikan berbagai isu seperti catatan SLIK. Agar, setiap orang yang tengah mengajukan KPR namun terganjal SLIK dan terkait sektor jasa keuangan, akan menjadi isu yang difokuskan dalam satgas ini.

Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi,” ucapnya.

“Misalnya contoh ada orang merasa harus dibantu terkait dengan catatan SLIK-nya dan lain-lain. Itu nanti kita akan ada Kepala Eksekutif Pelindungan Konsumen (PEPK) juga masuk di sini,” ia menambahkan.