Masyarakat Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi meski Punya Utang Rp 1 Juta

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan status SLIK yang kerap tertahan karena tagihan hanya dalam kisaran Rp1 juta tetap dapat memiliki rumah. 

Ketentuan ini keluar dari hasil diskusi Kementerian PKP dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat tidak terjegal sementara mampu untuk mendapatkan rumah, tentunya dengan proses kredit.

BACA JUGA:Temuan Menteri Ara, Banyak yang Gagal Punya Rumah Subsidi Gara-gara Catatan Kredit SLIK

BACA JUGA:Piala Presiden 2025 Menggelegar! Menjadi Ajang Tersukses dengan Hype Luar Biasa

BACA JUGA:PSSI Godok Piala Presiden 2026, Bakal Undang Klub Luar Negeri Lagi?

Jadi kalau Rp 1 juta ke bawah yang selama ini ada di slik OJK muncul apa tidak? Enggak. Kemudian boleh ngajukan kredit untuk rumah sosial ini? Boleh,” ucapnya di Gedung Radius Prawiro, OJK, Senin (13/4/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku lega, karena dalam laman OJK nantinya, tidak akan ditampilkan. Melainkan hanya mereka yang memiliki tagihan yang terakumulasi lebih dari Rp1 juta.

Para pengembang dan masyarakat memiliki akses lebih untuk mendapatkan maupun memberikan rumah. “Jadi yang muncul itu hanya yang punya pinjaman Rp1 juta ke atas atau akumulasi Rp1 juta ke atas atau yang bagi debitnya itu Rp 1 juta,” ucapnya. 

Catatan Kredit SLIK

Sebelumnya, Maruarar Sirait pernah mengungkapkan akses pembiayaan rumah subsidi selama ini masih terhambat sistem penilaian kredit melalui SLIK OJK. Hal yang menjadi temuan saat dirinya berkunjung ke berbagai daerah. 

Ara, sapaan akrabnya, mengaku rutin turun ke lapangan, mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, hingga Bali.

“Masalah yang paling sering saya temukan adalah soal SLIK OJK. Ini berdampak langsung karena banyak masyarakat tidak bisa mengakses rumah subsidi,” jelas dia di Jakarta, Selasa pekan ini.

Padahal, menurut dia, program rumah subsidi dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Persoalan ini cukup serius karena berpotensi menghambat target pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.