OJK Bongkar Skenario Demutualisasi BEI, Tegaskan Independensi Dijamin UU

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, memastikan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berjalan bertahap usai terbitnya POJK 13/2026. Saat ini, tengah disiapkan langkah korporasi untuk membuka kepemilikan saham kepada pihak di luar anggota bursa.

Nanti BEI tentu akan ngobrol dengan pemegang saham untuk menerjemahkan arahan demutualisasi yang ada di norma pasal-pasal di POJK-nya.Di sana jelas, di POJK-nya alhamdulillah sudah lengkap tentang pemegang saham Bursa Efek Indonesia, ujar Hasan, Rabu (23/9/2026).

BACA JUGA:Punya Kemampuan Mengelola Keuangan, Gen Z Bisa Jadi Mukidi

BACA JUGA:Temui BI hingga Danantara, DPR Dorong Kebijakan Ekonomi Terintegrasi

Menurut dia, titik awal demutualisasi baru resmi terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui masuknya pemegang saham pertama dari kalangan non-anggota bursa. Jadi bukan setelah POJK keluar kemarin ya, nanti misaln ya pas RUPS mulai ada saja satu atau beberapa anggota pemegang saham yang bukan anggota bursa, berarti di titik itulah mulai terjadinya demutualisasi, ucapnya.

Setelahnya, BEI diberi masa transisi maksimal 6 bulan untuk menyesuaikan diri. Perubahan yang akan terjadi cukup masif, mulai dari revisi anggaran dasar yang harus disetujui OJK, pencabutan larangan pembagian dividen, hingga pemisahan tegas fungsi direksi.

Semula sifat organisasinya dilarang membagikan dividen, nanti harus dirubah sesuai POJK, sekarang jadi dapat membagikan dividen, jelas Hasan.