Nurdin Halid: Pupuk Indonesia Terlepas dari Polemik Tuntunan Pensiunan PKT

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menilai polemik tuntutan pensiunan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sudah selesai. Menurut dia, PKT tidak memiliki kewajiban hukum atas penyelesaian restrukturisasi polis pensiunan PKT.

Sebagaimana diketahui, sejumlah polis pensiunan PKT yang mulanya ditanggung PT Asuransi Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life imbas restrukturisasi. Hal tersebut juga sudah disepakati adanya perubahan batas waktu pembayaran ke pensiunan dari seumur hidup menjadi 13-14 tahun saja.

Sebetulnya Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia tidak ada hubungan hukum dalam soal case ini. Yang ada hubungan hukum adalah Jiwasraya. Status Pupuk Kaltim di sini adalah mau membantu mengatasi persoalan para pensiunan, kata Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pupuk Indonesia dan Jiwasraya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Usai mendengar penjelasan perusahaan, Nurdin menilai sudah ada upaya Pupuk Kaltim untuk membantu prosesnya. Tapi hal itu belum memiliki landasan hukum yang jelas.

Sekarang, Pupuk Kaltim untuk membantu (memberikan bantuan) harus ada landasan hukum. Nah sekarang landasan hukumnya belum ada,” ucapnya.

Nurdin mengatakan, Pupuk Indonesia telah menunjukkan itikad baik dengan meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Tujuannya untuk memastikan adanya dasar hukum untuk memperkuat keputusan perusahaan.

“Jadi, intinya untuk membantu, bukan kewajiban (Pupuk Kaltim). Nah itu yang perlu kita pahami, bahwa Pupuk Kaltim bukan merupakan kewajiban dari sisi hukum, yang punya kewajiban adalah Jiwasraya. Kalau untuk Pupuk Kaltim sudah selesai,” imbuh Nurdin.