MPR: Perguruan Tinggi Kelola Tambang Dapat Rusak Reputasi

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno buka suara soal rencana pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi. 

Terkait hal ini, Eddy tidak yakin perguruan tinggi akan serta merta berebut untuk meminta izin pengelolaan tambang. Dia menilai, dalam mengelola tambang membutuhkan modal yang tidak kecil dan perlu adanya mitra dengan pihak lain.

Mereka tentu akan kerja sama dengan mitra swasta, tapi mencari mitra yang tepat, yang punya rekam jejak baik, mampu mengelola tambang berkelanjutan ibarat cari jodoh tidak mudah. Ini juga tidak bisa sebentar, sehingga itu menjadi kendala pertama,” kata Eddy kepada www.wmhg.org, Selasa (28/1/2025). 

Eddy menambahkan, perguruan tinggi umumnya diisi oleh para akademisi yang melakukan analisis berbasis sains, data, dan rasionalitas. Hal ini membuat para akademisi belum tentu akan tergiur dengan prospek pertambangan yang jika dikaji lebih dalam akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya. 

Adapun jika perguruan tinggi diizinkan mengelola tambang, Eddy menilai langkah ini akan menjauhkan tujuan utama dari perguruan tinggi sebagai pilar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Dapat Merusak Reputasi

Selain itu, pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dinilai dapat merusak reputasi nama dan rekam jejak perguruan tinggi tersebut. Eddy menuturkan, di Indonesia banyak perguruan tinggi yang telah berdiri sejak puluhan hingga ratusan tahunan dan mereka tidak akan serta merta menggadaikan reputasi tersebut untuk kelola tambang. 

Mereka memiliki kredibilitas dan kewibawaan akademik tinggi jika mereka mengelola tambang ini bisa meruntuhkan reputasi yang sekian lama mereka bangun hanya karena nantinya pengelolaan tambang tak ramah lingkungan. Justru ini yang membuat perguruan tinggi akan berpikir ulang,” ujar dia. 

Eddy menambahkan meskipun perguruan tinggi butuh dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi dirinya tidak melihat kebutuhan dana dari hasil pengelolaan tambang.

Karena itu akan mengorbankan prinsip perguruan tinggi yang mereka sudah pegang teguh, sebagai pilar pengembangan ilmu pengetahuan,” kata Eddy.