Moody\’s Revisi Outlook Indonesia, Fundamental Ekonomi Dipastikan Masih Terjaga

Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh Moody’s Investors Service, tetapi outlook Indonesia direvisi menjadi negatif dari stabil. Adapun peringkat kredit Indonesia di level Baa2 dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid.

Penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

BACA JUGA:Mengapa Ethiopia Layak Dipertimbangkan untuk Dikunjungi Wisatawan Muslim Indonesia?

BACA JUGA:Indonesia Sukses Sebagai Tuan Rumah Piala Asia Futsal dan Piala Davis, Ini Kata Menpora

BACA JUGA:4 Pegolf Indonesia Dapat Tiket Tampil di Faldo Junior Tour Asia Grand Final

Fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada kuartal IV -2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11% pada 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3% terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.

Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip dari laman ekon.go.id.

Untuk mendorong geliat investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.