Moody\’s Turunkan Outlook Indonesia, Ekonom Usul Pemerintah Lakukan 4 Hal Ini

Jakarta – Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, mengusulkan empat langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk merespons pernyataan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings yang menurunkan prospek  atau outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil.

Langkah pemerintah merespons, apa yang perlu dilakukan. Respons efektif perlu menargetkan akar masalah yang disebut Moody’s dan yang dibaca pasar konsistensi kebijakan, komunikasi, dan tata kelola, kata Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

BACA JUGA:Mengapa Ethiopia Layak Dipertimbangkan untuk Dikunjungi Wisatawan Muslim Indonesia?

BACA JUGA:Indonesia Sukses Sebagai Tuan Rumah Piala Asia Futsal dan Piala Davis, Ini Kata Menpora

BACA JUGA:4 Pegolf Indonesia Dapat Tiket Tampil di Faldo Junior Tour Asia Grand Final

BACA JUGA:Moody\’s Revisi Outlook Indonesia, Fundamental Ekonomi Dipastikan Masih Terjaga

Langkah pertama, yakni kunci kerangka fiskal yang kredibel. Pemerintah perlu menunjukkan disiplin anggaran melalui target defisit yang jelas, prioritas belanja yang terukur, dan strategi pendapatan negara yang realistis.

Pasar mencari bukti kebijakan, bukan sekadar pernyataan, imbuhnya.

Kedua, perkuat koordinasi kebijakan moneter–fiskal tanpa mengganggu independensi. Kredibilitas bank sentral berfungsi sebagai jangkar ekspektasi.

Riset komparatif menegaskan independensi bank sentral terkait dengan hasil inflasi yang lebih baik, ujarnya.

Langkah ketiga, yakni Pemerintah harus menjawab isu transparansi dan kualitas pasar. Pemerintah, BEI, dan OJK perlu memperkuat keterbukaan informasi, kepastian penegakan, dan kualitas tata kelola emiten.

Ini relevan karena MSCI menyoroti aspek transparansi, dan Reuters mengaitkan dinamika pasar dengan isu tersebut, ujarnya.

Rekomendasi Lainnya

Syafruddin, juga mengusulkan agar Pemerintah mengurangi risiko regulatory capture di sektor pengawasan. Teori regulasi menegaskan insentif kelompok berkepentingan untuk memengaruhi regulator.

Pemerintah perlu memperketat aturan konflik kepentingan dan memperkuat independensi pengawas agar pasar melihat penegakan berjalan konsisten. Bukti empiris juga menegaskan kualitas pengawasan memengaruhi ketahanan sistem.

Intinya, outlook negatif bukan vonis, tetapi peringatan. Indonesia dapat membalik persepsi pasar jika pemerintah mengunci prediktabilitas kebijakan, memperbaiki kualitas komunikasi, dan memperkuat institusi yang menjaga stabilitas. Dalam siklus keuangan global, kredibilitas kebijakan menentukan ruang gerak negara, jelasnya.