Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis isu merumahkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) imbas efisiensi anggaran 2025. Seperti diketahui, Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.

Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.

Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu, kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi. Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran, imbuhnya.

Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp 10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan, terang Dody.

Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua, ujar Dody beberapa waktu lalu.