Menteri Ara Bongkar Akar Masalah Kawasan Kumuh Sulit Hilang

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali membahas penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak. Kali ini dilakukan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Gubernur Jambi Al Haris.

Menteri PKP, Maurarar Sirait atau Ara mengatakan, kedua pemerintah daerah tersebut telah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani.

BACA JUGA:Ketemu Pemkot Batam, Menteri Ara Bahas Masalah Ini

BACA JUGA:Disambangi DPR, Menteri Ara Pastikan Pakai Data Bangun Rumah Rakyat

BACA JUGA:Strategi Menteri Ara Tangani Penataan Kawasan Kumuh di Lampung

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat,” katanya di Kantor Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

Sebab, ia menemui selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

“Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegasnya.

Ara juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia  400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.