Mentan Larang Keras Pangan Strategis Dijual di Atas Harga Eceran Jelang Ramadan

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melarang keras bagi seluruh pelaku usaha untuk menjual pangan strategis di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Ramadan hingga Lebaran 2026. 

Enggak ada lagi kesempatan, sudah lama kita imbau-imbau. Tidak boleh menjual di atas HET. Dan ini semua unsur tadi terlibat sepakat produsen, konsumen, pedagangnya, distributornya sepakat jangan menjual pangan strategis kita di atas HET,” kata Amran usai rapat koordinasi pengamanan stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

BACA JUGA:Pembangunan Awal Peternakan Ayam Nasional Dijadwalkan Akhir Januari 2026

BACA JUGA:Mentan Pastikan Pasokan Aman, Harga Pangan Stabil hingga Lebaran 2026

BACA JUGA:Mentan Amran Sulaiman Endus Ada 1.000 Ton Beras Selundupan di Kepulauan Riau

BACA JUGA:Produksi Pangan Tetap Berjalan di Tiga Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

Dari hasil rapat, semua pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional, pedagang, produsen, distributor, BUMN pangan, hingga aparat penegak hukum menyepakati bahwa HET pangan strategis akan dikunci hingga Ramadan dan Idulfitri selesai guna melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi.

Kita (sepakat) menjaga HET harga eceran tertinggi pangan sekarang sampai bulan Ramadhan, sampai selesai,” ujarnya.

Selain menjaga HET, pemerintah juga memastikan harga pokok penjualan (HPP) tetap dikawal agar produsen tidak dirugikan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen, sehingga stabilitas harga dapat terjaga selama periode keagamaan.

HPP juga kita jaga,” imbuhnya.

Stok Melimpah

Amran menyatakan, kondisi stok pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman. Stok beras nasional tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, sementara cadangan minyak goreng di Perum Bulog mencapai sekitar 700 ribu ton. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga.