Menko Airlangga: Pemerintah Punya Opsi Perpu Ekonomi jika Tekanan Global Meningkat

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menyiapkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi akibat situasi global, termasuk dampak konflik dan gejolak harga komoditas.

Airlangga menuturkan, langkah tersebut pernah dilakukan pemerintah saat masa pandemi COVID-19 untuk memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal dan ekonomi.

BACA JUGA:Menko Airlangga Lantik Anggota/Deputi BP Batam, Ini Pesannya

BACA JUGA:Menko Airlangga Paparkan 3 Skenario Defisit APBN jika Harga Minyak Melonjak

BACA JUGA:Indonesia dan Jepang Makin Memperkuat Kerja Sama Industri, Energi Bersih hingga Teknologi

Selanjutnya dalam slide berikut kita pernah melakukan perpu Pak Presiden itu pada saat covid. Ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam perpu yang kita persiapkan mengenai timing keputusan politik Pak Presiden tetapi ini yang isinya perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat covid Pak kita sesuaikan dan berbeda,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menyebutkan, dalam skema tersebut pemerintah dapat menyiapkan berbagai kebijakan darurat, antara lain insentif pajak bagi sektor terdampak, pembebasan bea masuk untuk bahan baku tertentu agar aktivitas ekspor tetap berjalan, serta penundaan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat energi.

Selain itu, pemerintah juga melihat peluang tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas apabila terjadi lonjakan harga energi global.

Kemudian penganggaran dan pembiayaan defisit defisitnya bisa lebih dari 3% kemudian penganggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR dengan perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibiliti untuk perubahan,” tuturnya.

Airlangga juga menyebutkan pemerintah dapat melanjutkan program bantuan sosial darurat, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) energi serta dukungan sosial lainnya jika kondisi ekonomi global memburuk.

Menurut dia, skema tersebut masih berupa persiapan awal dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas pemerintah untuk menentukan langkah yang perlu diambil.