Menko AHY dan LKPP Sinergi Genjot Infrastruktur Tangguh terhadap Bencana

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. 

Menko AHY menekankan, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional yang membutuhkan perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan. 

BACA JUGA:Kasus Korupsi Nadiem Makarim: Deretan Saksi di Sidang Hari Ini, Ada dari LKPP dan Dirut Zyrexindo

BACA JUGA:Pengamat Ungkap Pengadaan Chromebook Sudah Sesuai Aturan

BACA JUGA:Cara LKPP Bikin Pengadaan Pangan Pemerintah Lebih Mudah

AHY juga menyoroti pentingnya menghadirkan infrastruktur yang siap menghadapi bencana, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengurangi disparitas antar wilayah.

Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita tidak boleh jalan di tempat, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Selain efisien, kita harus memastikan infrastruktur memenuhi standar keselamatan, berkualitas, memiliki resiliensi atau daya tahan terhadap bencana, serta semakin cerdas dan akuntabel, urainya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, infrastruktur dewasa ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi sebagai penggerak utama ketahanan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

Melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengintegrasikan konektivitas antarwilayah, mengurangi disparitas ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai kawasan. 

Namun, keberhasilan menghadirkan infrastruktur yang andal sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah, imbuhnya.