Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) telah mengembalikan anggaran yang tidak mampu mereka serap hingga penghujung tahun. Total dana yang kembali ke kas negara mencapai Rp 3,5 triliun. 

Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka enggak mampu belanjain, kata Purbaya dalam media briefing di tulis Minggu (16/11/2025).

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Bakal Kirim Surat Cinta ke Penunggak Pajak

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ikut Lomba Lari, Bahas Antusiasme Warga dan Perputaran Ekonomi

BACA JUGA:Top 3: Menkeu Purbaya Pamer Batik Baru

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Pamer Batik Baru buatan Lokal, Keren Ada Gambar Garuda

Dia menuturkan, pengembalian ini menandakan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Artinya, beberapa K/L “mengibarkan bendera putih” dan memilih mengembalikan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir. 

Ia menuturkan, uang tersebut dikembalikan karena masing-masing instansi tidak sanggup merealisasikan belanja sesuai target. Kondisi ini, katanya, terpantau dalam proses evaluasi rutin yang dilakukan Kemenkeu.

Meski demikian, Menkeu enggan membeberkan daftar instansi yang mengembalikan anggaran. Ia hanya menegaskan bahwa secara umum, penyerapan anggaran di sebagian besar K/L masih sesuai jalur.

“Kan masih gerak, cuma rata-rata (K/L) masih sesuai dengan rencananya,” ujarnya.

Evaluasi Penyerapan Anggaran hingga Akhir Tahun

Kementerian Keuangan memang terus memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga Oktober 2025. 

Monitoring ini menjadi dasar untuk menentukan apakah anggaran dapat terserap penuh sebelum tahun anggaran ditutup. Jika dinilai tidak optimal, Kemenkeu memiliki kewenangan untuk menarik kembali alokasi tersebut.

Pengambilan kembali anggaran bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan bagian dari strategi fiskal pemerintah. Dana yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor yang membutuhkan percepatan, terutama program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Dengan demikian, efektivitas penggunaan APBN tetap terjaga.