Menkeu Purbaya Tolak Pakaian Balpres Impor Ilegal Buat Korban Bencana

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Menkeu Purbaya lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana.

Usulan itu muncul sebagai opsi penanganan balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya membantah akan mengambil pilihan tersebut.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Beri Kesempatan 1 Tahun ke Bea Cukai Perbaiki Kinerja

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ingin Pasang AI di Semua Bea Cukai Pelabuhan, Segini Nilai Investasinya

BACA JUGA:Bea Cukai Pakai Sistem AI, Menkeu Purbaya Kantongi Rp 1,2 Miliar

BACA JUGA:Janji Menkeu Purbaya: Citra Bea Cukai Makin Baik di Maret 2026

Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana, produksi dalam negeri, tegas Purbaya, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dia tak peduli balpres impor ilegal itu pakaian baru. Ditegaskannya, kalau tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Ya biar saja itu ilegal. Paling enggak secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana, even dari Presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah, tuturnya.

Dia khawatir kalau balpres impor ilegal itu diberikan ke korban bencana, banyak pihak yang malah memanfaatkan celah tersebut. 

Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UKM, dikirim ke bencana yang baru.

Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu, bebernya.

Belum Ada Aturan

Senada, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menegaskan belum ada aturan yang membolehkan baju balpres sitaan untuk korban bencana.

Kalau memungkinkan dan diizinkan, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan, ujar Djaka.