Menkeu Purbaya Soal Berantas Rokok Ilegal: Hajar hingga Pengimpornya

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

Ia menilai, maraknya impor rokok tanpa izin menjadi salah satu penyebab utama bocornya potensi penerimaan negara dari cukai dan pajak hasil tembakau.

BACA JUGA:Revisi Aturan DHE SDA, Menkeu Purbaya Tunggu Izin Mensesneg

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: IKN Tidak Akan Jadi Kota Hantu, Pembangunan Terus Berjalan

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Rapat Kerja Bareng DPD, Bahas Hal Ini

BACA JUGA:Keras! Purbaya Depan DPD Semprot Gubernur Cs: Kerja yang Bener Lah, Abisin Tu…!

Yang jelas jadi terkendali semuanya, saya jadi tahu rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya, kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelaku impor ilegal, baik individu maupun perusahaan, yang merugikan ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, peredaran rokok ilegal dari luar negeri tidak hanya menekan produsen lokal, tetapi juga menciptakan ketimpangan harga di pasar. Produk rokok gelap yang dijual murah tanpa cukai membuat produsen legal kesulitan bersaing.

Saya enggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk ke perekonomian kita, karena ada yang bayar dan enggak. Enggak adil. Jadi tujuan kita semuanya membuat legal, ujar dia.

Pengawasan Diperketat

Selain menindak impor ilegal, pemerintah juga menyiapkan strategi berbeda untuk menangani rokok ilegal dalam negeri. Purbaya menjelaskan bahwa penindakan di lapangan kerap menemui kendala karena produksi legal dan ilegal sering bercampur dalam satu wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan pembinaan agar pelaku dalam negeri dapat masuk ke sistem industri resmi.

Ketika campur dengan rokok yang ilegal dalam negeri kita agak bingung, lebih susah juga kerjanya, ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya integrasi seluruh pelaku ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), yang akan menjadi wadah legal bagi para pengusaha rokok kecil maupun besar.