Menkeu Purbaya Ogah Matikan Usaha Rokok Ilegal, Tapi Bakal Lakukan Ini

Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mematikan usaha rokok ilegal, melainkan membina para pelakunya agar masuk ke sistem industri resmi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menegakkan keadilan fiskal.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Soal Berantas Rokok Ilegal: Hajar hingga Pengimpornya

BACA JUGA:Raperda KTR Jakarta Rampung, Pedagang Tetap Dilarang Jualan Rokok dalam Radius 200 Meter dari Sekolah

BACA JUGA:Mencari Cara Menekan Angka Perokok dan Peredaran Rokok Ilegal

Untuk rokok, gak akan kita bunuh, justru akan bina bukan dibinasakan, kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ia mengungkap telah mengirim tim untuk berdialog dengan para juragan rokok yang selama ini beroperasi di luar jalur ilegal. Pemerintah ingin mengajak mereka bergabung dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), agar produksi dan distribusi rokok bisa tercatat resmi.

Saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan juragan-juragan rokok yang gelap itu, ketahuan kan namanya siapa saja, untuk gabung dengan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Jadi masuk ke jaringan produksi yang legal, ujarnya.

Menurut Purbaya, pendekatan persuasif ini dilakukan agar kedua pihak sama-sama diuntungkan. Bagi juragan rokok, mereka bisa beroperasi dengan tenang tanpa harus khawatir penindakan hukum. Sementara bagi negara, potensi penerimaan dari cukai dan pajak dapat meningkat signifikan.

Dua-duanya untung, dia tenang (juragan) dan saya incomenya bisa nambah kira-kira, ujarnya.