Menhub Sebut Investor China-Rusia Minat Bikin Jalur Kereta Trans Kalimantan

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tengah menjajaki peluang investor dari China hingga Rusia untuk membangun jalur kereta Trans Kalimantan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas konektivitas perkeretaapian nasional.

Dia berharap ada investasi yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rusia disebut pernah dijajaki pemerintah sebelumnya, sementara China menjadi salah satu tambahan negara yang dilirik.

BACA JUGA:Ekspor China Tumbuh 23,9% pada Juli 2026, Produk Ini jadi Penopang

BACA JUGA:Peluang Kerja Pelaut Indonesia Makin Luas, Pertamina Gandeng Perusahaan Pelayaran China

BACA JUGA:Taiwan Gelar Latihan Militer 10 Hari, Fokus pada Ancaman China

Belum, belum (kereta api di Kalimantan). Tapi sudah kita jajaki dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri, di antaranya China dan Rusia sudah kita jajaki, ungkap Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dudy mengatakan, pengembangan kereta api Trans Kalimantan dan Trans Sumatra akan bergantung pada minat investor. Meskipun, sudah ada jalur KA logistik yang cukup bergerak di Sumatra.

Tergantung investornya tentunya, mana yang menurut mereka lebih apa, feasible ya untuk mereka garap. Saya lihat sih sepertinya kalau Sumatra logistiknya KAI yang lebih berminat untuk mengembangkannya. Kalau di Kalimantan sepertinya dari China maupun Rusia yang berminat, beber dia.

Dia memastikan Badan Pengelola Investasi Danantara akan ikut terlibat, mengingat PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan bagian darinya. Meski begitu, Dudy belum memiliki hitungan bisnis dan investasi ke dua mega proyek tersebut.

Kalau komunikasi sudah. Mereka pasti sedang- sedang mencoba untuk menghitung, kemudian nanti akan menyampaikan proposal ke kita ya, ujar Dudy.

Simpul Trans Sumatra

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pengembangan jalur kereta api Trans Sumatra Railway bakal melahirkan simpul-simpul transportasi yang terintegrasi di Pulau Sumatra. Langkah ini diambil guna memperkuat jaringan konektivitas sekaligus menunjang mobilitas masyarakat secara efisien dan berkelanjutan.