Mendagri Minta Gubernur Pramono Tata Kawasan Kumuh di Jakarta, Ini Daftarnya

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk melakukan penataan sejumlah kawasan kumuh di Jakarta.

Permintaan itu diajukan lantaran Mendagri Tito percaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kemampuan fiskal untuk mengalokasikan anggaran bagi masalah perumahan. 

BACA JUGA:Momen Hangat Gubernur Aceh Muzakir Sampaikan Selamat untuk Tito Karnavian atas Gelar Adat dari Wali Nanggroe

BACA JUGA:Tito Karnavian Ungkap Pertarungan Global Kini Beralih ke Sektor Ekonomi, Bukan Militer Semata

BACA JUGA:Profil Tito Karnavian: Eks Kapolri yang Pernah Pimpin Densus 88 Kini Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

Kita tahu bahwa kemampuan daerah berbeda-beda, tapi Jakarta punya kemampuan fiskal yang cukup kuat. PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kalau tidak salah 68 persen dari APBD-nya, ujar Tito di Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Tito berharap, Pramono cs dalam penyusunan APBD nantinya bisa menyelaraskan program penataan kawasan kumuh dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah yang digaungi oleh Kementerian PKP. 

Menurut dia, setidaknya ada 6 standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Antara lain terkait pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta masalah sosial. 

Itu yang siapkan dari DKI, sebagai salah satu standar pelayanan minimal, diantaranya adalah masalah perumahan, kata Tito. 

Ia mengaku tidak memegang data rinci soal berapa jumlah kawasan kumuh di Jakarta, lantaran itu dipegang oleh Pemprov DKI. Tapi saya tahu daerah-daerah kumuh seperti Tanah Tinggi, Tambora, Jembatan Lima, kemudian di daerah Senen, Kemayoran, Cilincing, Muara Karang dan lainnya, bebernya.