Mau Tambahan Dana di 2026, Menkeu Purbaya Kasih Syarat Ini ke Pemerintah Daerah

Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Ia menegaskan, perbaikan pengelolaan anggaran menjadi syarat bagi peningkatan transfer dana dari pusat ke daerah pada tahun depan.

Menurut Purbaya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah dalam mengelola belanja dan penggunaan anggaran. Jika hasil audit menunjukkan tata kelola yang baik dan risiko kebocoran rendah, Kementerian Keuangan membuka peluang untuk menambah transfer dana ke daerah pada paruh kedua tahun depan.

BACA JUGA:Kejutan! Putusan Tak Terduga Purbaya Pada Aturan Pajak e-Commerce Bikinan Sri Mulyani

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Rp 4,17 Triliun Milik Pemprov Jabar Mengendap di Bank

BACA JUGA:Purbaya soal Kabar Tak Bertegur Sapa dengan Luhut di Sidang Kabinet Paripurna: Kami Baik, Cuma Duduknya Jauh

“Kalau 2–3 bulan ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah lebih besar, di paruh kedua tahun depan,” ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Namun, ia menegaskan, peningkatan alokasi dana tidak akan dilakukan jika daerah belum menunjukkan perbaikan signifikan.

“Tapi kalau tanpa itu, saya gak bisa menaikkan transfer ke daerahnya. Karena semua orang akan protes, terutama dari pimpinan di atas ya, bahwa kita menyalurkan uang ke tempat yang gak efisien dan bocor,” kata Purbaya.

Selain menyoroti tata kelola, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran dana ke daerah. 

Hal ini termasuk percepatan juknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, serta pelibatan instansi terkait seperti KPKN dan BPK untuk memastikan transfer dana berjalan tepat waktu dan akuntabel.