Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Begini Respons Mitra Dagang di Asia

Jakarta – Mitra dagang Amerika Serikat (AS) di Asia mulai mempertimbangkan ketidakpastian baru pada Sabtu, 21 Februari 2026 setelah Presiden AS Donald Trump berjanji memberlakukan tarif baru pada impor. Hal ini beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif digunakan Donald Trump.

Putusan pengadilan tersebut membatalkan sejumlah tarif yang telah diberlakukan pemerintahan Trump pada negara-negara pengekspor utama Asia, mulai dari China dan Korea Selatan hingga Jepang dan Taiwan, produsen chip terbesar di dunia dan pemain kunci dalam rantai pasokan teknologi.

BACA JUGA:CELIOS Surati Presiden 21 Poin Keberatan Soal Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Siap Gugat ke PTTUN

BACA JUGA:Badai Salju Hebat Terjang New York, Status Darurat Berlaku

BACA JUGA:CELIOS: Jawaban Pemerintah soal TKDN Produk AS Belum Sentuh Kekhawatiran Publik

Dalam beberapa jam, Trump mengatakan ia akan memberlakukan bea masuk baru sebesar 10% pada impor AS dari semua negara mulai Selasa untuk jangka waktu awal 150 hari berdasarkan undang-undang yang berbeda.

Hal ini mendorong para analis untuk memperingatkan lebih banyak tindakan dapat menyusul, yang mengancam lebih banyak kebingungan bagi bisnis dan investor.

Presiden Trump pun tiba-tiba menaikkan tarif impor menjadi 15%. Kebijakan itu pun akan segera berlaku.

Di Jepang, juru bicara pemerintah mengatakan akan dengan cermat memeriksa isi putusan ini dan tanggapan pemerintahan Trump terhadapnya, dan akan menanggapinya dengan tepat.

China, yang bersiap untuk menjamu Trump pada akhir Maret, belum resmi berkomentar atau melancarkan tindakan balasan apa pun terhadap negara tersebut yang sedang libur panjang. Namun, seorang pejabat keuangan senior di Hong Kong yang dikuasai China menggambarkan situasi AS sebagai kegagalan.

Sekretaris layanan keuangan dan perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, mengatakan pungutan baru Trump berfungsi untuk menggarisbawahi keunggulan perdagangan unik Hong Kong.

Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami… ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas, kata Hui dalam konferensi pers

Hong Kong beroperasi sebagai wilayah bea cukai terpisah dari daratan China, status yang telah melindunginya dari paparan langsung terhadap tarif AS yang menargetkan barang-barang China.