Luhut Sebut Semua BUMN Bakal Dipantau Pakai Sistem AI

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, rencana pemantauan BUMN dengan sistem berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemantauan dengan AI ini digadang mampu menghemat hingga ratusan miliar rupiah.

Hal tersebut diungkap Luhut saat menerangkan mengenai sistem teknologi pemerintahan atau government technology. Dia telah melapor soal pemantauan sistem AI ini ke Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Luhut Ungkap Dampak Transaksi Ekspor Danantara Terhubung ke Kemenkeu

BACA JUGA:Penyaluran Bansos dan Subsidi Bakal Pakai Digital Single ID Mulai 2027

Kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI, ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia mengklaim, sistem ini akan menghemat hingga ratusan miliar rupiah. Ini saya kira akan membuat penghematan tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini, ucap dia.

Luhut menjamin, penerapan sistem ini tidak akan menambah orang baru, melainkan memanfaatkan tenaga dan sistem yang sudah berjalan sebelumnya untuk dikembangkan lagi. 

Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang. Kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai Covid yang lalu, dengan PeduliLindungi, e-katalog, Simbara dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan, kata Luhut.

Penyaluran Bansos Pakai Digital Single ID

Sebelumnya, Luhut mengungkap rencana pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi. Misalnya melalui digital single identity (ID).

Luhut mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penggunaan Digital Single ID akan mulai diterapkan pada akhir 2026.

Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada single digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted, ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.