Luhut Minta TNI/Polri Blusukan Mendata Masyarakat Layak Terima Bansos

Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan semua pihak terlibat dalam verifikasi penerima bantuan sosial (bansos), termasuk anggota TNI/Polri. Masyarakat yang dinilai layak bisa didaftarkan sebagai penerima bansos ke dalam sistem.

Luhut mengatakan, tujuan utamanya adalah mengumpulkan data akurat penerima bansos, termasuk melakukan verifikasi terhadap data lama yang ada dalam sistem. Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI/Polri, hingga aparatur desa didorong menjadi agen pengumpul data tersebut.

BACA JUGA:Luhut Cari 500 Ribu Agen Buat Kebut Pengumpulan Data Penerima Bansos

BACA JUGA:Luhut Bicara Hubungannya Kini dengan Jokowi, Sebut Sosok Patut Dicontoh

BACA JUGA:Pesan Luhut untuk Pemimpin: Harus Mau Mendengar, Jangan Merasa Paling Benar

BACA JUGA:Sadar Jabatan Ada Batasnya, Luhut Bocorkan Rencana Setelah 2029

Supaya yang di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI Polri itu turun. Jadi itu menunjukkan keadilan tadi itu, tegas Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Semua pihak disebut terbuka untuk terlibat menjadi agen, termasuk aparatur penyelenggara organisasi di tingkat rukun tetangga (RT) hingga penyuluh pertanian. Agen ini bertugas untuk menjangkau lebih jauh masyarakat yang membutuhkan bansos.

Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali, beber dia.

Informasi, kerja agen tersebut jadi bagian registrasi ulang penerima bansos yang dijalankan hingga akhir 2026 ini. Mulai tahun 2027, masyarakat yang ingin menjadi calon penerima PKH dan BPNT wajib melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital.