Luhut Cari 500 Ribu Agen Buat Kebut Pengumpulan Data Penerima Bansos

Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan terkumpul 48-50 juta data penerima bantuan sosial (bansos) hingga akhir 2026 ini. Jejaring agen akan diandalkan untuk melakukan pendataan tersebut.

Diketahui, data yang dikumpulkan akan menjadi acuan verifikasi penyaluran bansos. Luhut mencatat sekitar 5,5 juta hingga 6 juta data penerima bansos sudah terkumpul.

BACA JUGA:Luhut Minta TNI/Polri Blusukan Mendata Masyarakat Layak Terima Bansos

BACA JUGA:Luhut Bicara Hubungannya Kini dengan Jokowi, Sebut Sosok Patut Dicontoh

BACA JUGA:Pesan Luhut untuk Pemimpin: Harus Mau Mendengar, Jangan Merasa Paling Benar

Ya sekarang baru 6 juta kali ya. Tapi makanya kita bikin ramai-ramai ini supaya angka ini bisa cepat dan kita yakin bisa (dicapai), ucap Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dia mengajak setiap pihak terlibat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sebagai calon penerima bansos. Selain pendaftaran mandiri, agen akan digerakkan untuk mendata masyarakat.

Luhut mengatakan, dengan asumsi ada 500 ribu agen, dan masing-masing mendata dua orang per hari, maka bisa dicapai 30 juta orang dalam satu bulan.

Karena kalau per hari, kalau di kita punya andai 500 ribu agen, ya tiap agen ambil 2 orang saja 1 juta. Jadi 1 juta, kalau ya 30 hari 30 juta, ungkapnya.

Rencananya data ini jadi acuan penyaluran bansos mulai kuartal I 2027, tahun depan. Ya kita lihat nanti dari datanya ini. Semua basisnya data. Kamu berhak enggak dapat. Kalau dulu, eh kalau enggak berhak, dulu kalau dapat, sekarang enggak dapat lagi atau sebaliknya, jelasnya.

TNI/Polri Diminta Blusukan

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, semua pihak terlibat dalam verifikasi penerima bantuan sosial (bansos), termasuk anggota TNI/Polri. Masyarakat yang dinilai layak bisa didaftarkan sebagai penerima bansos ke dalam sistem.

Luhut mengatakan, tujuan utamanya adalah mengumpulkan data akurat penerima bansos, termasuk melakukan verifikasi terhadap data lama yang ada dalam sistem. Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI/Polri, hingga aparatur desa didorong menjadi agen pengumpul data tersebut.

Supaya yang di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI Polri itu turun. Jadi itu menunjukkan keadilan tadi itu, tegas Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.