LPS Siapkan Standar Biaya Berbasis Kinerja

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan penerapan standar biaya berbasis output dan kinerja untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran dengan implementasi penuh ditargetkan mulai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2029.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS akan menerapkan standar biaya khusus secara bertahap karena penyusunannya membutuhkan kajian mendalam.

BACA JUGA:LPS Ubah Standar Biaya Dinas, Mengacu ke Kinerja

BACA JUGA:LPS Siapkan Standar Biaya Khusus untuk Penanganan Bank Bermasalah

BACA JUGA:4 BPR Jabar Bangkrut, LPS Cairkan Klaim Simpanan Rp 243 Miliar

BACA JUGA:Polis Asuransi Bakal Dijamin LPS Mulai 2027, Simak Mekanismenya

“Kami ingin membangun LPS yang memiliki fleksibilitas untuk bertindak, disiplin dalam menggunakan sumber daya, cepat untuk menghadapi krisis, dan tetap akuntabel kepada DPR dan pada masyarakat,” kata Anggito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS di DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Anggito mengatakan, LPS akan membedakan standar biaya umum dan standar biaya khusus sesuai karakteristik kegiatan. LPS akan menggunakan standar biaya khusus secara terbatas untuk menjalankan mandat dan tugas pokok yang membutuhkan fleksibilitas.

LPS juga akan menerapkan pendekatan serupa dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengadaan akan dibedakan berdasarkan kebutuhan umum dan khusus, sedangkan pengelolaan SDM akan memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan kompetensi.

Selain itu, LPS akan menyesuaikan organisasi dengan mandat lembaga dan menerapkan remunerasi secara kompetitif berdasarkan kinerja serta risiko. Pembidangan tugas organisasi akan dikonsultasikan dengan DPR.

LPS akan melanjutkan rancangan peraturan mengenai standar biaya setelah memperoleh persetujuan Komisi XI DPR RI. LPS kemudian akan melakukan harmonisasi rancangan tersebut dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan sebagai dasar penyusunan RKAT 2027.

Anggito menegaskan bahwa pengelolaan anggaran LPS tidak hanya berorientasi pada besaran belanja. LPS akan mengaitkan setiap rupiah biaya dengan mandat, kegiatan, output, kinerja, dan akuntabilitas.

“Pada akhirnya bukan semata-mata persoalan berapa LPS boleh membelanjakan anggaran, yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah biaya LPS dapat dikaitkan dengan mandat, kegiatan, output, kinerja, dan akuntabilitas,” ujar Anggito.