KPK Temukan Tambang Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia meminta tambang ilegal itu langsung diproses hukum.

Temuan tambang ilegal ini mulanya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menyebut produksinya bisa mencapai 3 kilogram (kg) emas per hari. 

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Masih Beri Waktu Negosiasi SPBU Swasta dan Pertamina

BACA JUGA:Bahlil Buka Peluang Kuota Impor BBM Swasta Bertambah Tahun Depan

BACA JUGA:Suara Lantang Bahlil Soal Pengusaha & Penguasa Tambang: Jangan Itu-itu Saja!

Begini (Kementerian) ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja, kata Bahlil merespons soal temuan tambang emas ilegal, di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Bahlil sendiri mengaku belum mendapat laporan lengkap soal temuan tambang emas ilegal dekat Manadalika tersebut.

Namun, dia menegaskan penanganan tambang tak berizin menjadi ranah aparat penegak hukum. Pada konteks ESDM, bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Proses hukum! Saya belum dapet laporan. gini ya, kita clear saja, ESDM mengawasi, pengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum, ya, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini ya, tutur dia.

Temuan KPK

Sebelumnya, Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengungkap temuan tambang emas ilegal. Dia menunjukkan sebuah foto udara di kawasan Lombok, NTB.

Ini hanya 1 jam dari Mandalika, adanya di Lombok. ini tambang emas ilegal, 3 kg satu hari, kita ambil dengan drone, ungkap Dian dalam Minerba Convex 2025, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku telah menjalin koordinasi dengan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Namun, diakui Dian, kalau penegakannya tidak mudah.

Kami koordinasi langsung dengan Ditjen Gakkum, tapi tidak mudah penegakan hukum di sini, sangat tidak mudah, dan yang seperti ini banyak, sambungnya.