Kemenkeu Ungkap Kriteria Pajak 0% PFII Diatur Lewat PP

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kriteria investor yang berhak memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0% di Pusat Finansial Indonesia (PFII) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah menegaskan fasilitas tersebut hanya diberikan kepada investor yang memenuhi persyaratan tertentu.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengatakan pemberian insentif tidak berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Menurut dia, pemerintah akan menetapkan batasan nilai investasi dan persyaratan lain dalam aturan turunan.

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks Kemenhub Bakal Pungut Pajak Pejalan Kaki

BACA JUGA:Timnas Spanyol Hanya Terima Separuh Bonus Juara Piala Dunia 2026

Nanti akan diatur dalam PP. Sama seperti KEK, ada nilai tertentu dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif itu, kata Herman di Kompleks DPR RI, Senin (20/7/2026).

Herman menjelaskan PFII memiliki karakteristik berbeda dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia mengatakan pemerintah membentuk kawasan tersebut untuk menarik investasi asing langsung sehingga insentif hanya diberikan kepada investor yang membawa modal baru ke Indonesia.