Kawal Hak ABK Perikanan, Kementerian Kelautan Perdana Pakai Panduan Digital

Jakarta – Panduan digital akan menjadi standar yang dipakai untuk mengawal pemenuhan hak dan keselamatan anak buah kapal (ABK) perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan tim gabungan di tingkat nasional dan di daerah perdana yang dilaksanakan di Pelabuhan Benoa, Bali.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mijil Ritno Sujiwo di Denpasar, Bali, Sabtu, 29 Agustus 2026, seperti dikutip dari Antara, Minggu, (30/8/2026).

BACA JUGA:Gempa NTT, Kementerian Kelautan Validasi Data Nelayan hingga Kerusakan Kapal

BACA JUGA:Libas China dan Vietnam, Rumput Laut RI Bebas Tarif AS

Adapun KKP dan tim gabungan pertama kali memakai panduan digital untuk mengawal pemenuhan hak dan keselamatan anak buah kapal (ABK) perikanan.

“Tools ini dapat mempermudah pengawas dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan skala risiko terhadap setiap kapal yang diperiksa, ujar dia.

Selain KKP, tim tersebut yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali mencakup Syahbandar Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Balai Besar Kesehatan dan Karantina Denpasar, dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, dan BPJS Ketenagakerjaan serta Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Tim tersebut memeriksa menggunakan panduan digital terkait kondisi kerja dan hidup awak di empat kapal yang akan berlayar di Pelabuhan Benoa pada periode 26-28 Agustus 2026.