Kasus Korupsi MBG, Pengamat Sebut Tata Kelola BGN Tidak Berjalan Baik

Jakarta – Pengamat menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi. Lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuat program tersebut rentan terhadap penyimpangan.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pengawasan terhadap tata kelola program MBG tidak berjalan secara optimal.

BACA JUGA:Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

BACA JUGA:Di Hadapan Belasan Ribu Pelaksana MBG, Prabowo: Kepentingan Rakyat di Atas Semua Kepentingan

BACA JUGA:Prabowo ke Petugas MBG di Pelosok: Terima Kasih atas Kesetiaan Kalian

BGN itu kan dibikin tanpa ada underlying hukumnya. Jadi tata kelolanya enggak jalan. Saya udah bilang, ini pasti banyak korupsi, banyak orang keracunan, banyak apa. Karena targetnya enggak jelas, seluruh anak (jadi target penerima) susah, gimana, ungkap Agus saat ditemui di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, lemahnya tata kelola membuat BGN kini menjadi sorotan, baik terkait penggunaan anggaran maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Agus menilai kondisi tersebut akhirnya berdampak pada munculnya berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pimpinan lembaga tersebut.

Nah kebetulan sekarang lalu kena imbas, budget, anggaran, dan seterusnya, dan kebetulan kan ada korupsi, udah pastilah itu, orang tata kelolanya enggak sesuai, ujarnya.

Karena itu, Agus menekankan pentingnya pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Menurut dia, pergantian pejabat semata tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sistem yang ada tidak diperbaiki.

Nah jadi mau diganti siapapun, kalau tata kelolanya tidak ditetapkan, orang yang menggantinya tidak tahu, ya susah, tegasnya.