Mantan Kepala BGN Tersangka Korupsi, Purbaya: Itu Hasil Evaluasi Presiden

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Purbaya mengaku baru mengetahui informasi tersebut saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2026).

“Oh sudah ya? Kasihan amat. Barusan ya?” ujar Purbaya.

BACA JUGA:Kepala BGN Dadan Hindayana Dicopot!

BACA JUGA:Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

Saat ditanya mengenai keterkaitan kasus tersebut dengan anggaran BGN yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 268 triliun, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam keputusan pergantian pejabat di lembaga tersebut.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita nggak ikut campur,” katanya.

Meski demikian, Purbaya mengungkapkan realisasi anggaran BGN tahun ini diperkirakan tidak akan sebesar pagu awal yang telah ditetapkan. Menurut dia, terdapat sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program yang berdampak pada kebutuhan anggaran.

“Yang jelas anggarannya akan berkurang. Karena ada pemotongan hari dan macam-macam, jadi akan berkurang sedikit di bawah itu,” ujarnya.

Terkait pengawasan penggunaan anggaran BGN, Purbaya memastikan pemerintah tetap melakukan pemantauan secara ketat, termasuk terhadap struktur biaya dan harga dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga negara lainnya.

“Kita cek itu harganya seperti apa. Mungkin salah satu laporan juga berasal dari kita, tapi bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Berbagai instansi yang melakukan pemeriksaan akan saling bertukar data dan informasi guna mendukung proses pengawasan maupun penegakan hukum.

“Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira,” ujarnya.