Jakarta Naik 10 Peringkat di Global Liveability Index 2025, Ini Manfaat Pajak yang Dirasakan Warga

Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kota kembali menunjukkan hasil positif. Dalam laporan Global Liveability Index 2025 yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta tercatat mengalami kenaikan 10 peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta kini menempati posisi ke-132 dari 173 kota dunia, meningkat dari posisi ke-142 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa berbagai pembenahan di Jakarta, mulai dari layanan dasar hingga infrastruktur, terus bergerak ke arah yang lebih baik.

BACA JUGA:Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus, Catat Tanggal Berlaku

BACA JUGA:Cara Mengatasi Rekening yang Tiba-tiba Diblokir DJP, Simak agar Transaksi Lancar

Global Liveability Index menilai kelayakan hidup sebuah kota berdasarkan lima kategori utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Dalam penilaian tahun 2025, Jakarta meraih skor 62,9 dari 100, naik 2,5 poin dibandingkan tahun lalu.

Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Faktor Pendorong

Peningkatan skor tersebut tidak terjadi dalam semalam. Di baliknya, terdapat kerja panjang dalam memperkuat layanan publik dan membangun kota yang lebih nyaman bagi masyarakat. Mulai dari jalan yang diperbaiki, sekolah yang direhabilitasi, layanan kesehatan yang diperkuat, transportasi publik yang terus terintegrasi, hingga penataan lingkungan kota merupakan bagian dari proses tersebut.

Seluruh upaya pembangunan itu membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Di sinilah pajak daerah memiliki peran penting. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sebesar Rp91,86 triliun. Dari struktur pendapatan daerah tersebut, pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan kota.

Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung Pembangunan Jakarta

Manfaat pajak daerah dapat dilihat dari berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini digunakan antara lain untuk mendukung Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, sertifikasi kompetensi siswa SMK, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan dukungan tersebut, pajak daerah ikut berperan dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar bagi anak-anak Jakarta.

Di sektor kesehatan, anggaran daerah digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, mulai dari dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pengembangan puskesmas dan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, hingga pemeliharaan fasilitas kesehatan. Melalui pembiayaan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan lebih berkualitas.