Ini Lembaga yang Bakal Kelola Ekspor Batu Bara hingga Sawit

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui badan khusus yang dibentuk oleh Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan negara harus menguasai sektor-sektor penting, termasuk pengelolaan ekspor komoditas strategis.

BACA JUGA:Danantara Endus Praktik Under Invoicing, Ini Modusnya

BACA JUGA:Negara Ini Dapat Kelonggaran Penempatan Devisa Ekspor Sumber Daya Alam

BACA JUGA:Ekspor Batu Bara Cs Lewat DSI Berlaku Penuh 2027

Airlangga mengatakan langkah itu dinilai mendesak mengingat kontribusi ekspor komoditas SDA mencapai sekitar 60% dari total ekspor nasional. Tiga komoditas dengan kontribusi terbesar saat ini berasal dari batu bara sebesar 8,65%, crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit sebesar 8,63%, dan ferro alloy sebesar 5,82%.

Oleh karena itu ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor, ujar Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah menilai selama ini masih terdapat praktik mis-invoicing dan under-invoicing dalam perdagangan internasional. Kondisi tersebut terjadi ketika data ekspor Indonesia berbeda dengan pencatatan impor di negara tujuan sehingga dapat memengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar, hingga akurasi data perdagangan.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah menunjuk BUMN ekspor melalui Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola ekspor komoditas strategis. Airlangga mengatakan lembaga tersebut telah dibentuk bersama Menteri Investasi dan CEO Danantara, Rosan Roeslani.