Industri Fintech Lending Siap Hadapi Tantangan Pasca Pemilu, Apa Saja?

Jakarta Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) sukses menggelar AFPI CEO Forum 2024 dengan tema “Managing the Wave of Indonesia Post-Election” di Pullman Thamrin Jakarta. Forum ini dihadiri oleh para CEO Penyelenggara fintech lending anggota AFPI, regulator, kementerian dan lembaga, serta para pakar industri keuangan.

AFPI CEO Forum 2024 yang digelar pada 6 Agustus 2024 telah berhasil menjadi titik temu bagi para pelaku industri fintech lending untuk membahas berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Forum ini menyoroti pentingnya adaptasi terhadap dinamika pasar yang semakin cepat. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen bersama untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“AFPI CEO Forum 2024 menjadi ajang bagi para pelaku industri fintech lending untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kami berkomitmen untuk terus memerangi pinjol dan mendorong akses pendanaan yang lebih luas di Indonesia, kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar dikutip Rabu (7/8/2024).

Sebagai bukti nyata kehadirannya sebagai solusi alternatif pendanaan, AFPI menghadirkan produk-produk UMKM penerima manfaat fintech lending pada AFPI CEO Forum 2024. Produk tersebut beragam dari cemilan keripik, kerajinan tangan, kriya, serta apparel, yang dipamerkan pada booth #FintechLendingBuatUMKM. Para UMKM ini telah terbantu mengembangkan usahanya melalui pendanaan yang didapat dari fintech lending.

Peran regulator dalam menjaga stabilitas ekosistem keuangan digital menjadi sorotan utama dalam AFPI CEO Forum 2024. Kehadiran Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman, sebagai salah satu keynote speaker memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan regulator ke depan, dan menekankan bahwa fintech lending memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

“Melalui amanah UU P2SK, kita harus melakukan penguatan-penguatan. Termasuk perbaikan tata kelola dan perbaikan pelindungan konsumen.” ujar Agusman pada sambutannya.