Jakarta – Pemerintah menerima kunjungan perwakilan Sekretariat the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada 5-7 Mei 2025. Salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk koordinasi percepatan Indonesia menjadi anggota OECD.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretariat Tim Nasional Aksesi OECD, menyelenggarakan pertemuan bilateral yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga koordinator serta anggota bidang di Jakarta pada Senin kemarin.
Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM), serta langkah lanjutan yang perlu ditempuh Indonesia dalam proses aksesi OECD.
Edi Prio Pambudi menjelaskan, sejak diadopsinya Peta Jalan Aksesi pada Mei 2024, Indonesia telah memulai perjalanan yang ketat dan transformatif menuju keanggotaan OECD.
Seperti yang sering kami tekankan, proses ini bukanlah sprint, melainkan marathon. Proses yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan di seluruh kementerian dan lembaga, kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).
Ini juga merupakan kesempatan yang tak ternilai untuk membangun tim, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menyelaraskan kebijakan kita dengan praktik-praktik terbaik dunia,” tambah Edi.
Proses penyusunan IM telah memasuki tahap final. Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis. Saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-reviu.
Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.