IMD: Peringkat Daya Saing Indonesia ke Posisi 48 dari 70 Negara

Jakarta – Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 negara dalam peringkat daya saing dunia berdasarkan laporan the International Institute for Management Development’s (IMD) yang rilis sekitar 18 Juni 2026. Peringkat Indonesia turun delapan peringkat dari posisi 2025 di peringkat 40 dari 69 negara.

Mengutip laman IMD.org, Sabtu, (20/6/2026), dalam penilaian ini menyoroti empat pilar yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Jika dilihat dari penilaian kinerja ekonomi, Indonesia berada di posisi ke-24 dan mendapatkan skor 59,9. Indonesia berada di posisi 24 selama tiga tahun berturut-turut yakni 2024,2025 dan 2026.

BACA JUGA:Bos Buruh Mau Hubungi Nike Buat Cegah PHK 4.000 Karyawan Pabrik

BACA JUGA:Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Lampaui Negara G20

BACA JUGA:Simak Strategi Investasi Jelang Putusan MSCI Pekan Depan

BACA JUGA:Pianis Taiwan Puji Antusiasme Penikmat Musik Klasik Indonesia

BACA JUGA:Produksi Beras Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Sementara itu, dari penilaian efisiensi pemerintah, Indonesia berada di peringkat ke-38 dan skor 55,1. Penilaian ini turun dari posisi sebelumnya di peringkat ke-34 pada 2025.

Demikian juga penilaian efisiensi bisnis mengalami penurunan. Peringkat Indonesia turun ke posisi 50 dan skor 40,9 pada 2026. Pada 2025, penilaian efisiensi bisnis berada di peringkat ke-26.

Dari penilaian infrastruktur, peringkat Indonesia turun menjadi 58 dengan skor 31,9 pada 2026. Pada 2025, penilaian infrastruktur, peringkat Indonesia berada di posisi 57.

Jika melihat di Asia Tenggara, posisi Indonesia di bawah sejumlah negara antara lain Filipina (47), Vietnam (27), Thailand (26), Malaysia (15), dan Singapura (1).

Sub Faktor

Dari penilaian kinerja ekonomi, di antara sub-faktor yakni ekonomi domestik di peringkat 24, perdagangan internasional di peringkat 50, investasi global di peringkat 37, karyawan di peringkat 28 dan harga di peringkat 10.

Sementara itu, dari penilaian efisiensi pemerintah, dilihat dari sejumlah sub-faktor antara lain, keuangan publik di peringkat 25, kebijakan pajak di peringkat 12, kerangka kerja institusional di peringkat 50, legisilasi bisnis di peringkat 43, dan kerangka kerja sosial di peringkat 54.

Di sisi lain, dari penilaian efisiensi bisnis, di antara sub-faktor yakni produktivitas dan efisiensi di peringkat 53, pasar tenaga kerja di peringkat 21, keuangan di peringkat 51, praktik manajemen di peringkat 55, dan sikap serta nilai di peringkat 53.

Sementara itu, dari penilaian infrastruktur, sub-faktornya antara lain infrastruktur dasar di peringkat 42, infrastruktur teknologi di peringkat 47, infrastruktur ilmu pengetahuan di peringkat 48, kesehatan dan lingkungan di peringkat 65, dan pendidikan di peringkat 63.