Ekonomi Kreatif jadi Mesin Pertumbuhan Baru, Dari Daerah ke Pasar Global

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dengan pengembangan dari daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk  Mewujudkan Ekonomi Kreatif sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang di hadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya bersama Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, Selasa (23/12/2025).

BACA JUGA:Mengenal Omnibus Law dengan Lebih Dekat : Pengertian, Implementasi, dan Dampaknya

BACA JUGA:Kinerja Positif Sektor Ekonomi Kreatif Sepanjang 2025, Nilai Investasi Capai 107 Persen dari Target di Triwulan III

BACA JUGA:Kemenekraf Dorong Hilirisasi dan Kolaborasi untuk Perkuat Ekonomi Kreatif Daerah

BACA JUGA:Menekraf Janji Pulihkan Industri Ekonomi Kreatif Aceh Pascabencana

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menuturkan, ekonomi kreatif Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat berupa keragaman budaya dan sumber daya kreatif yang tersebar di berbagai daerah. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya tergarap secara optimal.

Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, cerita, karakter, tradisi, hingga ekspresi seni yang berbeda-beda di setiap daerah. Tantangannya adalah bagaimana potensi ini kita orkestrasi dan kelola secara terstruktur agar memberi nilai tambah ekonomi,” ujar Teuku Riefky.

Ia menekankan, tema “dimulai dari daerah” menjadi krusial karena selama ini aktivitas ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di sekitar lima wilayah utama, khususnya di Pulau Jawa. Padahal, kekuatan utama budaya Indonesia justru berada di daerah.

Menurut dia, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah salah satunya dengan mendorong pembentukan dinas ekonomi kreatif di kabupaten dan kota. Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah menargetkan sekitar 20 persen daerah telah memiliki dinas ekonomi kreatif pada tahun depan.

Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Peran kepala daerah sangat penting. Kami memfasilitasi, mengorkestrasi, dan memastikan program tepat sasaran agar produk kreatif daerah memiliki kualitas dan daya saing, baik di pasar nasional maupun global, ujar dia.

Selain penguatan kelembagaan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong hilirisasi program melalui kerja sama lintas lembaga. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pelaku industri kreatif, yang mayoritas bekerja secara informal, tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial.